Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum

Memperkenalkan secara umum gambaran menyeluruh tentang hukum dan ruang lingkup permasalahannya secara garis besar dan tidak dibatasi ruang dan waktu.

Objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum yang merupakan fenomena yang universal. Hukum yang tidak hanya berlaku di suatu negara tertentu dan waktu tertentu tetapi hukum yang berlaku dimana saja dan kapan saja. Hukum dalam segala dimensi atau sudut pandangnya.

Pengertian ilmu hukum menurut :

1.      Ulpian, yaitu pengetahuan mengenai masalah yang bersifat surgawi dan manusiawi. Pengetahuan tentang apa yang benar dan yang tidak benar.

2.      Holland, yaitu ilmu yang formal tentang hukum positif.

3.      Croos, yaitu pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Tujuan mempelajari ilmu hukum yaitu :

1.      Mempelajari asas hukum yang pokok.

2.      Mempelajari sistem formal hukum.

3.      Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.

4.      Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.

5.      Ingin mempelajari tentang apa sesungguhnya hukum itu, asalnya, apa yang dilakukan, dengan cara bagaimana, dan dengan sarana apa dia melakukannya.

6.      Mempelajari apakah keadilan dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum.

7.      Mempelajari tentang perkembangan hukum.

8.      Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa.

Metode dan konsep :

1.      Metode idealis/ideologis.

Hukum berupa nilai-nilai dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk menciptakan keadilan.

2.      Metode normatif analisis

Hukum berupa pasal-pasal, undang-undang berbentuk abstrak, dan peraturan-peraturan.

3.      Metode sosiologis

Apakah hukum di masyarakat sudah berjalan.

Wilayah hukum meliputi; anthropologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, sejarah.

Hakikat interdisipliner yaitu dalam mempelajari ilmu hukum digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.

Hubungan teori hukum dan ilmu hukum

Teori hukum memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap ilmu hukum. Jadi teori hukum merupakan bagian yang penting dari ilmu hukum, karena ilmu hukum dapat mencerminkan perkembangan masyarakat. Dengan mempelajari ilmu hukum orang juga mengetahui perkembangan hukum secara umum serta perkembangan dalam pemikiran filsafat.

Dimensi Hukum :

1.      Hukum yang mengatur anak yang belum lahir.

2.      Hukum yang mengatur manusia yang telah lahir.

3.      Hukum yang mengatur manusia yang akan mati.

4.      Hukum yang mengatur manusia yang telah mati.

Masyarakat dan Ketertiban

Masyarakat tidak terpisahkan dengan ketertiban. Masyarakat juga tidak terpisahkan dengan hukum. Karena masyarakat memerlukan ketertiban. Norma, hukum, tradisi akan mewujudkan ketertiban.

Hukum tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga mengatur seluk beluk manusia, politik, ekonomi, dll.

Ketertiban di masyarakat akan berjalan dengan baik jika didukung tiga sub tatanan.

1.      Sub tatanan kebiasaan.

-          Normanya dekat dengan masyarakat/kenyataan.

-          Norma tersebut bisa menjadi suatu kaidah jika sudah melalui uji keteraturan serta adanya kesadaran masyarakat untuk menerima sebagai kaidah ketertiban bertujuan membentuk manusia yang ideal.

2.      Sub tatanan Hukum

-          Normanya sudah menjauh dari kenyataan sehari-hari, namun belum berjalan secara seksama.

-          Didukung oleh norma-norma yang secara sadar dan sengaja dibuat untuk menegakan suatu jenis ketertiban tertentu di masyarakat.

-          Dibuat oleh masyarakat dengan cara perwakilan melalui mekanisme kerja tertentu, termasuk norma yang dibuat dari kehendak manusia sendiri.

-          Konsepnya meramu dunia yang ideal dengan kenyataan.

3.      Sub tatanan kesusilaan

-          Berpegang pada hati nurani, yang akan membisikan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

-          Berpegangan pada idealnya yang masih harus diwujudkan di dalam masyarakat.

-          Konsepnya untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna.

Menurut Gustav Radbruch idealnya hukum harus mengandung 3 nilai dasar :

1.      Mengandung keadilan.

2.      Mengandung kepastian.

3.      Mengandung kegunaan.

Ketiga nilai dasar diatas mengalami hubungan ketegangan antara satu dengan yang lainnya.

Spannungsverhaltnis

Spannungs: ketegangan/peregangan.

Verhaltnis: perbuatan/tingkah laku.

Hal tersebut terjadi disebabkan karena masing-masing nilai dasar mempunyai tuntutan yang berlainan. Satu sama lain memang sejak semula mempunyai potensi yang saling bertentangan.

Hans Kelsen→ Teori hukum murni

Madzhab positifisme: memberikan kemudahan untuk mempelajari hukum secara empiris yaitu hukum yang dilihat dari peraturan-peraturan/ Undang-undang yang dipengaruhi oleh hukum alam.

Aliran hukum murni : untuk dapat mempelajari hukum secara ilmiah, maka objek studi ilmu hukum yaitu hukum, hendaknya dapat dilihat secara empirik. Untuk itu hukum hendaknya dimurnikan/dibersihkan dari hal-hal yang bersifat abstrak (misalnya, nilai-nilai budaya) sehingga yang dipelajari hukum dalam bentuk perundang-undangan.

Stufenbau : undang-undang tersebut hendaknya disusun secara sistematis membentuk piramida terbalik, yaitu dari umum ke khusus. Disusun bertingkat-tingkat dimulai dari peraturan-peraturan yang berisi rumusan-rumusan yang paling umum sampai peraturan-peraturan yang mengandung rumusan rumusan paling khusus (konkrit). Konkritisasi merupakan proses penyusunan peraturan dari umum menuju khusus.

·         Sumber yang bersifat hukum

1.      Diakui oleh hukum itu sendiri.

2.      Secara langsung dapat melahirkan hukum.

3.      Substansi yang dihasilkan ipso jure.

4.      Kekuatannya otoritatif.

·         Sumber yang bersifat sosial

1.      Tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum.

2.      Tidak langsung diterima oleh hukum.

3.      Tidak ipso jure (sumber kesejahteraan).

4.      Disebut sumber bahan, kekuatannya persuasif.

H.L.A. Hart membagi masyarakat dalam 2 tatanan:

1. Primary Rule of Obligation (Masyarakat Pra Hukum)→ - komunitas kecil

                                                                                    - didasarkan pada ikatan kekerabatan

                                                                                    - berada di tengah-tengah lingkungan stabil

                                                                                    - memiliki kepercayaan dan sentimen umum

● penyelenggaraan dan penegakan hukumnya :

a. tidak mengenal peraturan yang terperinci.

b. hanya mengenal standar tingkah laku.

c. tidak ada differensiasi dan spesialisasi badan-badan penegak hukum.

2. Secondary Rules of Obligation (Masyarakat dengan ciri-ciri hukum)→ mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks.

● Penyelenggaraan dan penegakan hukumnya :

a. terdapat differensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum, berupa; rules of obligation, rule of change, rule of adjudication.

Kelebihan dari hukum perundang-undangan yaitu dari segi kepastian, dijamin oleh badan-badan khusus, berbentuk litera script, kemudian berkembang menjadi corpus juris, kemudian muncul ide kodifikasi.

Tujuan kodifikasi, yaitu membuat kumpulan perundang-undangan itu menjadi sederhana dan mudah untuk dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti.

Kelemahan dalam perundang-undangan yaitu, munculnya ambigu, ketidakjelasan antar bagian. Perundang-undangan kodifikasi harus lentur dan tidak kaku.

Litera scripta: pembadanan atau cara tertulis untuk mengutarakan ide/pikiran. Di dalamnya terkandung norma, semangat, dan asas yang harus digali dengan cara menafsirkannya.

Interpretasi ada 2 yaitu; interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional.

·         Interpretasi gramatikal; menurut tata bahasa dalam memahami isi dan maksud.

·         Interpretasi sistematis; usaha mendapat pengertian tentang dan maksud undang-undang dengan cara menghubungkan pasal tertentu dengan keseluruhan undang-undang yang bersangkutan dan jika perlu dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku di negara itu.

·         Interpretasi Historis :

-          Wet historis : mencari kejelasan mengenai isi dan pasal undang-undang dengan memperhatikan berkas-berkas tentang terjadinya undang-undang, mulai dari bentuk rancangan undang-undang, notulen pembicaraan dalam rapat parlemen sampai pengundangannya dalam lembaran negara.

-          Recht historis : yaitu dengan melihat/mempelajari sumber-sumber yang menjadi tempat membuat undang-undang.

·         Interpretasi sosiologis : yaitu dengan memperhatikan perkembangan masyarakat.

·         Interpretasi teologis : mengingat dengan melihat tujuan undang-undang.

·         Interpretasi authentik : interpretasi yang diberikan oleh pembuat undang-undang itu sendiri.

·         Argumentum a contrario : jika suatu peraturan hukum mengatur dengan jelas dan tegas.

Pembidangan Hukum

·         Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2 :

1.      Hukum tertulis, yaitu hukum yang tercantum di dalam undang-undang.

2.      Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan dalam masyarakat yang dianut dan ditaati oleh masyarakat tersebut.

·         Hukum menurut isinya :

1.      Hukum publik/pidana, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum warga negara dengan negara.

2.      Hukum perdata/privat, yaitu mengatur hubungan orang dengan orang. Misal, hukum kewarisan, hukum perkawinan.

·         Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata

-          Hukum perdata

a.       Mengutamakan kepentingan individu.

b.      Dipertahankan oleh individu.

c.       Asas damai diupayakan, hakim yang mengupayakan.

d.      Setiap saat gugatan penggugat dapat ditarik kembali gugatannya.

e.       Mengatur hak yang bersifat khusus.

f.       Sanksinya perdata.

-          Hukum pidana

a.       Mengutamakan kepentingan umum.

b.      Dipertahankan oleh negara melalui jaksa.

c.       Tidak ada damai kecuali dalam perkara aduan.

d.      Tidak dapat dicabut kembali kecuali dalam perkara aduan.

e.       Mengatur hal yang bersifat umum.

f.       Sanksinya umum.

Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum adalah proses penemuan hukum yang pada dasarnya mengurangi/menyederhanakan suatu fakta. Konstruksi hukum meliputi analogi dan penghalusan hukum.

·         Analogi, yaitu proses penemuan hukum dari spesies ke genus (dari khusus ke umum).

Contoh: pasal 1576 KUHPerdata, jual beli tidak membatalkan sewa menyewa. Kemudian muncul hibah, maka pertanyaannya apakah sama hukumnya?

Jual beli adalah spesies/khusus, maka harus dicari genusnya, yaitu jual beli peristiwa serah terima hak, jadi genusnya pengalihan hak dari satu pihak ke pihak lain. Hibah juga pengalihan hak, maka secara analogi hibah sama dengan jual beli. Oleh karena itu, hibah juga tidak membatalkan sewa menyewa.

·         Penghalusan hukum

Proses konstruksi dari genus ke spesies. Contoh, orang yang melanggar hukum harus membayar ganti rugi (1365 KUHPerdata).

Pengertian tersebut merupakan suatu genus. Genus ini dikonstruksikan secara logis ke pengertian yang khusus, sehingga jika terjadi perbuatan melanggar hukum dan ada pihak kedua yang ikut bersalah, maka pihak kedua juga ikut memberi ganti rugi.

Sumber-sumber hukum lainnya :

-          Kebiasaan

-          Preseden (yurisprudensi jika di Indonesia)

Hal-hal yang melemahkan preseden :

1.      Keputusan-keputusan yang dibatalkan.

2.      Ketidaktahuan tentang adanya peraturan.

3.      Ketiadaan konsistensi dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi.

4.      Ketiadaan konsistensi antara keputusan-keputusan yang mengikat.

5.      Preseden yang dibuat sub silentio atau yang tidak sepenuhnya dipertahankan.

6.      Keputusan yang keliru.

Dimensi sosial:

a.       Ketertiban

b.      Sistem sosial

c.       Lembaga sosial

d.      Pengendalian sosial

Proses hukum, perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya.

·         Tahapan proses Hukum

1.      Pembuatan hukum, merupakan awal bergulirnya proses pengaturan oleh hukum.

a.       Bahan hukum→isi→gagasan, sosio politis, yuridis.

b.      Struktur pembuatan hukum→mekanisme→eksekutif, legislatif, yudikatif.

2.      Penegakan hukum

a.       Pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari.

b.      Dijalankan oleh komponen eksekutif.

c.       Merupakan penegakan hukum secara aktif.

·         Peradilan

Disebut juga penegakan hukum, merupakan penegakan hukum secara pasif. Terkait substansi yang diadili.

1.      Lembaga peradilan umum; orang umum, pidana/perdata.

2.      Lembaga peradilan agama; orang islam, perceraian, waris, hibah.

3.      Lembaga peradilan militer; TNI, perkara pidana.

4.      Lembaga peradilan tata usaha negara; pejabat administrasi.